Kepala Badan Kesbangsapol Kabupaten Madiun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan hibah tahun 2022 kepada 9 Partai Politik (Parpol) yakni : PDI-Perjuangan, PKB, Demokrat, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, PKP dan Hanura.
LHP BPK RI Perwakilan Jawa Timur tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun Mashudi di ruang rapat kantor Bakesbangpol setempat, Jumat (5/5), Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Bakesbangpol Kab. Madiun, Kabid. Poldagri dan Ormas, Pejabat Fungsional Analis Kebijkan Ahli Muda Bidang Poldagri dan Ormas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun Mashudi, mengatakan, bahwa LPJ terhadap 9 Parpol tersebut Alhamdulillah tidak ada temuan dan dapat diterima oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Timur. Namun demikian masih ada sedikit penyempurnaan yang harus dilakukan, seperti penggunaan mesin scanner.
“Penyerahan LHP kali ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap Parpol sekaligus untuk menjalin silaturrahmi serta membangun sinergi yang harmonis dengan Parpol dalam menghadapi Pemilu dan Pemilukada tahun 2024,” kata Mashudi.
Diharapkan kedepan setelah anggaran Banpol dicairkan kegiatan segera dilaksanakan sesuai peruntukannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Pendidikan politik termasuk kepada pemilih pemula, Melalui kegiatan tersebut diharapkan tingkat kehadiran / partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilukada tahun 2024 dapat meningkat.
Adapun sasaran pemeriksaan LPJ bantuan hibah Parpol ini antara lain, kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ dan kepatuhan penganggaran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“LHP BPK-RI atas LPJ ini merupakan syarat bagi Parpol untuk dapat kembali mengusulkan proposal bantuan dana hibah untuk Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat,” pungkas Mashudi.
Bid. Ormas dan Poldagri
