Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini Kabupaten Madiun di Yogjakarta, Rabu (15/11).
Kegiatan yang diikuti oleh anggota Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah) Kab. Madiun tersebut mengambil tema “Dereksi dini dan cegah dini potensi konflik untuk menciptakan stabilitas Nasional dan kondisifitas wilayah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Madiun Soedjiono.
Kepala Bakesbangpol Kab. Madiun Mashudi melaporkan bahwa kegiatan kali ini diikuti oleh 40 peserta terdiri dari tim pelaksana fasilitasi kewaspadaan dini Kabupaten Madiun dan tim kewaspadaan dini Kabupaten Madiun.
Menurut rencana kegiatan akan diselenggarakan selama 3 hari kedepan hingga 17 November 2023, menghadirkan narasumber dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Bidang Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Bidang Penanganan Konflik Ditjen Polpum Kemendagri, dan dari Pusdiklat Intelkam Mabes Polri.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Madiun Soedjiono dalam sambutannya mengatakan bahwa intelejen itu seperti mata dan telinga, sehingga peran dan fungsinya adalah untuk melihat dan mendengarkan hal hal yang belum terjadi atau dalam bahasa jawa disebut waskita. Untuk itu mereka harus peka dengan kondisi sekitarnya, untuk ditelaah dan memberikan informasi kepada pimpinan untuk menetapkan sebuah kebijakan.
“Intelijen itu seperti mata dan telinga, mampu melihat dan mendengar hal hal kecil yang belum terjadi (waskita dalam bahasa jawa),” kata Soedjiono.
Diriinya juga mengingatkan bahwa saat ini, sudah memasuki tahapan perpolitikan, hal itu tentunya juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, untuk itu kita harus tajamkan mata dan telinga. Petakan setiap tahapan berpotensi rawan terjadinya konflik di masyarakat.
Meski masyarakat sudah semakin dewasa dalam berpolitik dan adanya perbedaan pilihan itu merupakan hal biasa , namun tetap harus diwaspadai kemungkinan potensi konflik.
“Apabila mendapat informasi dan data, sebaiknya dianalisa dulu untuk dimunculkan hipotesa sementara, sehjngga pimpinan dalam memberikan keputusan tidak salah,” pesannya
Soedjiono berharap melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi dalam rangka penguatan jaringan informasi deteksi dini dan cegah dini potensi konflik secara terpadu antar instansi/lembaga terkait dalam rangka deteksi dini dan cegah dini potensi konflik untuk menciptakan stabilitas nasional dan kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
“Penyampaian data dan informasi yang valid dan terkini diperlukan dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik, untuk memetakan potensi konflik di daerah kerawnan politik dan kerawanan sosial serta strategi menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif sebagai bahan pertimbangan kebijakan Kepala Daerah,” pungkasnya.