Dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Madiun, Kamis, 30 November 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun menyelenggarakan Focus Group Discussion FGD) Indeks Demokrasi Indonesia.
FGD ini merupakan tahap lanjutan dari penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia setelah sebelumnya telah dilakukan kegiatan koding koran, koding dokumen, pengumpulan data sekunder serta pengumpulan hasil indikator yang diperoleh dari portal berita online.
Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Madiun dihadiri oleh berbagai instansi mulai dari Perangkat Daerah, Polres Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Akademisi dan Praktisi.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun, melalui Kabid. Poltik Dalam Negeri dan Ormas, Robani mengatakan, bahwa Indeks Demokrasi disusun untuk membantu pemerintah dalam memotret perkembangan demokrasi utamana di Kabupaten Madiun. Selanjutnya hasil dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan pembangunan politik yang lebih terukur.
“Indeks Demokrasi Indonesia adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi, dan manfaatnya secara akademis adalah untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi,” kata Robani.
Penghitungan IDI dengan menggunakan metode baru diharapkan mampu menjawab tantangan selama ini dan indikator yang dihasilkan juga mampu menggambarkan kondisi demokrasi lebih akurat. Peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Madiun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga peran semua unsur masyarakat Kabupaten Madiun dalam memberikan dukungan pada pengumpulan data di lapangan sekaligus sebagai quality control.
“Kepada seluruh yang hadir dalam kegiatan FGD kali ini hendaknya dapat ikut berkontribusi dengan menyampaikan pendapat, saran, dan masukannya agar menghasilakan yang terbaik untuk kita semua,” pungkasnya.