Caruban – (25/8/2020) Bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol Dalam Negeri Kab. Madiun dilaksanakan Kegiatan Verifikasi Anggaran Dana Cadangan Untuk Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2024. Kegiatan dubuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Dalam Negeri Kab. Madiun (Sigit Budiarto, S. Sos., M. Si) dan dihadiri oleh Ali Nur Wahyudi (Ketua KPUD Kab. Madiun), Agung Dwi Murdianto, S.Sos (Kasubbag Program dan Data KPUD Kab. Madiun), Wahyudi, S.Pd.I, M.Pd.I (Koordinator Divisi Organisasi dan SDM BAWASLU Kab. Madiun), Dinar Arimbi (Staf BAWASLU Kab. Madiun), Zola Cholida (Staf BAWASLU Kab. Madiun), Ulal Musri Arfianto, SE (Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKAD Kab. Madiun), Muhaimin, SE, M.Hum (Inspektorat Kab. Madiun), Rizaldy Normansyah, S.Sos (Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Madiun) dan Pejabat Struktural Bakesbangpoldagri Kab. Madiun. “Kegiatan Verifikasi Anggaran Dana Cadangan untuk Pemilukada Kab. Madiun Tahun 2024 untuk KPUD Kab. Madiun dan BAWASLU Kab. Madiun ini dilaksanakan sebagai dasar Kegiatan Hearing oleh DPRD Kab. Madiun terkait penyusunan Anggaran Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024 dan Anggaran Pemilukada 2024 akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid 19″ Ujar Kepala Bakesbangpol Dalam Negeri Kab. Madiun ” Saya berharap tercipta sinergitas dari seluruh pihak sehingga nantinya tercipta Pilkada yang harmonis ” Tambahnya.
Sedangkan Ketua KPUD Kab. Madiun (Ali Nur Wahyudi), menyampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya anggaran Pemilukada Tahun 2024 antara lain Naiknya honorarium anggota badan ad hoc KPUD Kab. Madiun (PPK, PPS, KPPS) menyesuaikan dengan SE dan Permenkeu yang baru selain itu juga Naiknya jumlah TPS pada Pemilukada 2024 dan menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid 19 sehingga memerlukan belanja peralatan yang berkaitan dengan protokoler pencegahan Covid 19. Ali Nur Wahyudi juga menyampaikan Anggaran yang dipresentasikan pada kegiatan ini belum final masih menunggu perkembangn kondisi terutama perkembangan situasi Pandemi Covid 19 dan Penyusunan estiamsi kebutuhan anggaran Pemilukada Tahun 2024 berpedoman pada SE Mendagri dan Permenkeu.
Dalam event Pemilu yang tidak berperan penting adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Pun Bawaslu Kab. Madiun juga mempunyai tugas mengawasi dalam hal ini Pemilukada Tahun 2024. Wahyudi, S.Pd.I, M.Pd.I (Koordinator Divisi Organisasi dan SDM BAWASLU Kab. Madiun) menyampaikan Perkiraan pada tahun 2024 dilaksanakan Pilpres, Pileg, Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati. Untuk Anggaran Bawaslu juga mengalami kenaikan yg disebabkan naiknya belanja honorarium karena mengacu Peraturan Kemenkeu yang terbaru dan naiknya jumlah TPS pada Pemilukada Tahun 2024 selain itu BAWASLU berwenang dalam penindakan pelanggaran Pemilu sehingga membutuhkan tambahan anggaran, BAWASLU juga akan melaksanakan sosilaisasi secara lebih intens ke masyarakat terkait pencegahan kecurangan Pemilu, Bawaslu berharap dengan adanya Dukungan anggaran yang memadai akan menciptakan pengawasan Pemilu yang optimal.
Selain dua Penyelenggara Pemilu tersebut ( KPUD & BAWASLU ) event Pemilukada juga tak bisa lepas dari Organisasi Perangkat Daerah setempat diantaranya BPKAD Kab. Madiun, Inspektorat Kab. Madiun, dan Bappeda Kab. Madiun.
BPKAD Kab. Madiun sebagai OPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada kesempatan ini BPKAD menyampaikan Anggaran dana cadangan untuk Pemilukada akan dimulai pada tahun 2021 dan akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi Nasional karena Pandemi COvid 19 selain itu BPKAD akan melakukan review terhadap Anggaran Pemilukada 2024.
Inspektorat Kab. Madiun merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tugas pokok dan fungsinya Inspektorat juga kan melakukan review terhadap Anggaran Pemilukada Tahun 2024 sehingga tidak terdapat double accounting anggaran dalam penyusunan anggaran Pemilukada Tahun 2024 selain itu dalam penyusunan anggaran juga selalu berpedoman dengan dasar Perundang-undangan yang ada.
Selain BPKAD dan Inspektorat, Bappeda Kab. Madiun juga menyampaikan Terkait anggaran Pemilukada 2024 Bappeda akan mencermati perumusan penganggarannya dan Anggaran akan menyesuaikan dengan kemampuan Pemkab Madiun.
Kegiatan berlangsung aman tertib dan terkendali, selesai pukul 14.00 WIB. @cimp
