Bertempat di Kali Catur Resort pada hari Seni (11/4) telah mengadakan kegiatan Forum Discusion Group (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020 – 2021 Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
Giat di buka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh pula :
- Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Poitik Dalam Negeri Kabupaten Madiun
- Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
- Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun
- Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
- Perwakilan Partai Politik Kabupaten Madiun.
- Perwakilan FKUB
- Perwakilan Mahasiswa
- Polres,
- KPU
- Bawaslu
Kajian penyusunan dan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Madiun ini memiliki posisi yang strategis dan krusial, karena hasil kajian penyusunan dan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Madiun ini menyediakan data penting bagi pemerintah daerah kabupaten Madiun dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap kinerja demokrasi untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokrasi
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Suatu Indeks Komposit yang menyatakan secara kuantitatif status demokrasi Indonesia sebagai Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi.
- Tujuan dan manfaat IDI :
a. Membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang politik
b. Memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan demokrasi
d. IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokratis.
e. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya; sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analysis agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi, maupun untuk berbagi pengalaman/praktek terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di Indonesia - Empat metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu :
a. Review Media (analisis isi berita surat kabar),
b. Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah),
c. Focus Group Discussion (FGD
d. Wawancara Mendalam (in-depth Interview). - Tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.
- Pada konteks penyusunan IDI, in-depth interview (wawancara mendalam) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen, in-depth interview baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. in-depth interview diperankan bukan sebagai metode utama dalam proses pengumpulan data, tetapi lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.
Secara umum Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Madiun Tahun 2020-2021 berada pada kategori Baik (Indeks > 80) dengan capaian Indeks 94,822, Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Madiun Tahun 2020-2021 diatas berdasarkan kontribusi daripada skor indeks aspek kebebasan sipil (civil liberties) dengan capaian Indeks 100,000, aspek hak-hak politik (political rights) dengan capaian Indeks 80,818 dan aspek lembaga-lembaga demokrasi (institutions of democracy) dengan capaian Indeks 92,359.
Pada aspek kebebasan sipil (civil liberties) tidak ditemukan akan adanya ancaman, aturan dan tindakan untuk membatasi atau menghambat kebebasan masyarakat sipil dalam berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan, Pada aspek hak-hak politik (political rights) pengaduan masyarakat dan demonstrasi memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu dalam capaian penyusunan dan perhitungan Indeks Demokrasi, Pada aspek lembaga-lembaga demokrasi (institutions of democracy) peran DPRD memberikan kontribusi yang lebih rendah dibanding dengan peran lembaga KPUD, partai politik, birokrasi pemerintah daerah dan peradilan dalam capaian penyusunan dan perhitungan Indeks Demokrasi.
Rekomendasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Madiun - Hak-hak politik Pada aspek hak-hak politik (political rights) diperlukan upaya untuk memberikan ruang dan fasilitasi pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa terkait pelayanan publik yang lebih luas dengan melakukan upaya-upaya peningkatan dan kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur penyelengaraan pelayanan publik yang prima.
- Kebebasan Sipil Pada aspek kebebasan sipil (civil liberties) diperlukan upaya untuk mempertahankan kebebasan masyarakat sipil dalam berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan komunikasi, silahturahmi, temu warga dan solidaritas sosial secara konsisten dan berkelanjutan
- Lembaga Demokrasi Pada aspek lembaga-lembaga demokrasi (institutions of democracy) diperlukan upaya untuk memperkuat dan mengoptimalisasikan kinerja lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas serta dukungan teknologi dan tenaga ahli.
#bidangHAL