SEKILAS INFO

     » Selamat datang di website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Madiun
Rekomendasi Penelitian Lintas Provinsi
Diposting tanggal: 13 Juli 2016

MEKANISME REKOMENDASI PENELITIAN

Untuk Mendapatkan Rekomendasi penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang di tandatangani oleh :
  1. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi ;
  2. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi ;
  3. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Badan Usaha yang bersangkutan, untuk penelitian Badan Usaha ;
  4. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Peneliti Aparatur Pemerintah) yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan ;
  5. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Organisasi Kemasyarakatan, untuk peneliti Organisasi Kemasyarakatan ;
  6. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Lembaga Organisasi Nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan harus melampirkan :
  1. Proposal penelitian yang berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/ target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian ;
  2. Salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk peneliti/ penanggung jawab/ ketua/ koordinator peneliti ;
  3. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Khusus untuk peneliti Badan Usaha, Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Nirlaba lainnya harus melampirkan juga berkas salinan/ foto copy akta notaris pendirian Badan Usaha/ Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba lainnya.
Surat Permohonan penerbitan Rekomendasi diajukan kepada :
  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penelitian lingkup Nasional atau Lintas Provinsi ;
  2. Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk penelitian lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya ;
  3. Bupati/ Walikota melalui Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate/ Kota ;
  4. Peneliti mengajukan Surat Permohonan penerbitan Rekomendsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.
     
MEKANISME REKOMENDASI PENELITIAN
Penerbitan Rekomendasi Penelitian diatur secara berjenjang sebagai berikut :
  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penelitian lingkup Nasional atau lintas Provinsi ;
  2. Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk penelitian lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya ;
  3. Bupati/ Walikota melalui Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota, untuk penelitian lingkup Kabupaten/ Kota ;
  4. Penerbitan Rekomendasi Penelitian diberika kepada peneliti selambat-lambatna 6 (enam) hari kerja setelah Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya ;
  5. Rekomendasi Penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan ;
  6. Rekomendasi Penelitian sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, judul, tujuan, tempat/ lokasi/ daerah, bidang, status, nama penanggungjawab atau koordinator penelitian, anggota peneliti, nama kementerian/ lembaga pemerintah non kemneterian, badan usaha, organisasi kemasayarakatan atau lembaga nirlaba lainnya dan hal-hal yang hars ditaati oleh peneliti ;
  7. Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
     
KEWAJIBAN PENELITI
Peneliti wajib mentaati dan meakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian, antara lain :
  1. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Menteri kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi lokasi penelitian, untuk penelitian lintas Provinsi,
  2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Bupati/ Walikota lokasi penelitian melalui Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota, untuk penelitian lintas Kabupaten/ Kota, selanjutnya Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/ Kota menerbitkan Rekomendasi Penelitian, berdasarkan Rekomendasi dari Gubernur.
  3. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati/ Walikota kepada Camat, untuk penelitian lintas Kecamatan.