SEKILAS INFO

     » Selamat datang di website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Madiun
Rabu, 17 Mei 2017 - 08:49:18 WIB
Rakor Kominda Ke II Kabupaten Madiun tanggal 16 Mei 2017

Diposting oleh : bakesbangpoldagri
Kategori: Pendataan dan Pengkajian Masalah - Dibaca: 118 kali

Telah dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Komonitas Intelejen Daerah  ( KOMINDA ) yang bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Lantai II Exs Gedung Kantor Balitbangda Pemkab Madiun

Acara dihadiri :

  1. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun 3 (Tiga)
  2. Dari Kodim 0803 Madiun 1 (Satu) Orang
  3. Dari Polres Madiun 3 (Tiga) Orang
  4. Dari Polres Madiun Kota 3 (Tiga) Orang
  5. Dari BIN Kodam V / BRAW 1 (Satu) Orang
  6. Dari Imigrasi Kelas II Madiun 2 (Dua) Orang
  7. Dari Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun 7 (Tujuh) Orang
  8. Dari Anggota Kominda Kabupaten Madiun

Materi Pertemuan Kominda

  1. Dampak di Wilayah Kabupaten Madiun Pasca Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI oleh Pemerintah tanggal 8 Mei 2017
  2. Keberadaan Organisasi Masyarakat Yayasan Surya Nuswantara (YSN) di Kabupaten Madiun
  3. Gugatan PSH – Teratai 7 Cabang terhadap Kepengurusan PSH – Terate Pusat Madiun di Pengadilan Negeri Madiun Kota

I.       SARAN DAN PENDAPAT

A.    Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun

Langkah – langkah Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun untuk mengurangi dampak dari Pembubaran HTI oleh Pemerintah Pusat yaitu :

Dengan Pasca Pembubaran oleh Pemerintah Pusat terhadap HTI Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun telah melaksanakan Kegiatan Pemantapan Ketahanan Bangsa yang diikuti oleh Organisasi kemasyarakatan di Wilayah kabupaten Madiun sejumlah 14 Oragnisasi, masing – masing mengirimkan 10 Orang Anggotanya pada tanggal 16 Mei 2017 di Gedung Purabaya Kabupaten Madiun.

Mangadakan pemantauan terhadap keberadaan Ormas HTI di Kabupaten Madiun, dengan hasil bahwa HTI dikabupaten Madiun ada tapi tidak formal keberadaanya.

Perkembangan Ormas Yayasan Surya Nuswantara ( YSN ) di Kabupaten Madiun

Yayasan Surya Nuswantara ( YSN ) di Kabupaten Madiun sudah terdaftar di Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun, tetapi dalam mengadakan kegiatan harus ada ijin dan rekomendasi oleh fihak berwenang yaitu dari Polres Madiun Kata / Polres Madiun Kabupaten atau Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun.

Untuk Pemasangan Spanduk atau Bener di Wilayah Kabupaten Madiun harus ada ijin di DPSP Dan PM  Dan Kantor SATPOL PP Kabupaten Madiun, kita harus koordinasi ada ijin apa tidak terutama pemasangan spanduk di wilayah Kecamat Geger, Pilangkenceng dan Kebonsari dengan Tema Tulisan  “ TIKUS TIKUS KECIL HANOTO BARISAN “, Ketua YSN sudah dipanggil di Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun untuk berkoordinasi tentang tema tuslisan spanduk tersebut.

 B.     Polres Madiun Kabupaten

Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah mulai tanggal 8 Mei 2017.

Karena HTI sudah berbadan hokum tidak berperan positip untuk ambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dictum dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan berbenturan di Masyarakat akan berakibat mengancam keamanan dan ketertiban Masyarakat serta keutuhan NKRI

Kepengurusan HTI hanya ada DPD HTI II Madiun dengan :

Ketua       : Sdr. Moch. Arifin ( Guru )

    Alamat Perum Taman Raya Kec. Taman Kota Madiun

Sekretaris : Sdr. Mahmud (Swasta)

  Alamat Kel. Manisrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun

Bendahara : Sdr. Slamet (Swasta )

 Alamat Desa Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun

  1. Tanggapan HTI lewat Humas DPD HTI II Madiun Sdr. Khoirudin yaitu :
  • Tidak menerima pembubaran HTI oleh Pemerintah karena tidak melalui mekanisme yang benar yaitu hingga saat ini tidak ada teguran dari pemerintah terkait aktifitas Ormas HTI di Indonesia
  • Hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan upaya penolakan karena belum ada instruksi dari HTI Pusat

Langkah – langkah Polres Madiun Kabupaten

  1. Langkah – langkah Polres Madiun Kabupaten pasca pembubaran ormas HTI yaitu memantau / mengatisipasi terhadap timbulnya :
  • Protes massa HTI
  • Pengiriman massa HTI ke Jakarta untuk melakukan Unras
  • Sabotase oleh simpatisan HTI terhadap Kantor Pemerintah
  • Pengusakan Kantor HTI oleh Ormas yang kontra HTI antara   lain :  GP Ansor Kabupaten Madiun dengan memasang Spanduk Penolakan terhadap Ormas HTI dengan tulisan                                           “ MENDUKUNG PEMERINTAH BUBARKAN HTI DAN ORMAS ABTI PANCASILA “ ditempat – tempatyaitu Jalan Raya Madiun – Ponorogo Ds. Kertobanyon , Ds. Pagotan Kec. Geger, dan Jalan Raya Pilangkenceng Ds. Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
  • Penganiayaan terhadap simpatisan HTI
  • Bergabungnya HTI dengan Kelompok Radikal / Kelompok Teroris untuk menggulingkan Pemerintah dan NKRI.
  1. Untuk mengajukan PTUN terhadap pembubaran Ormas HTI di Kabupaten Madiun belum ada dari fihak HT
  2. Gugatan PSH – Terate di Pengadilan Negeri Madiun Kota tanggal 17 Mei 2017 , sidang pertama untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan tergugat diharapkan :
    1. Tidak ada pengerahan massa warga PSH – Terate di Pengadilan Negeri Madiun Kota dari cabang PSH – Terate
    2. Diharapkan yang Hadir adalah Penasehat, Penggugat, dan Tergugat
    3. Jajaran Polres Madiun Kabupaten untuk mengadakan pemantau pergerakan massa warga PSH – terate di Pengadilan Negeri Madiun Kota
    4. Massa diharapkan tidak memakai Pengeras Suara , karena bias mengganggu Sekolah dilingkungan Pengadilan negeri Madiun Kota yaitu SMPN I Madiun, SMPN 3 Madiun.

Rekomendasi dari Polres Madiun Kabupaten yaitu :

  1. Koordinasi dengan Kominda Kota Madiun karena kepengurusan HTI berada di Madiun Kota
  2. Melaksanakan Gal terhadap Ormas dan simpatisan HTI maupun kelompok yang kontra HTI di Kabupaten Madiun
  3. Monitor kegiatan Ormas HTI maupun Ormas yang kontra HTI di Kabupaten Madiun
  4. Melaksanakan lidik dan pulbaket jaringan HTI Kabupaten Madiun yang mungkin terafiliasi kelompok Radikal / Teroris / Isis
  5. Menurunkan Spanduk – spanduk yang bersifat profokatif yang dipasang oleh kelompok tertentu untuk mmemperkeruh situasi

 

C.    Polres Madiun Kota

    1. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintan mulai tanggal 8 Mei 2017

Jajaran Polres Madiun Kota berkoordinasi dengan fihak HTI yaitu DPD II Madiun bahwa :

  • Menggapi pembubaran Ormas HTI oleh pemerintah HTI DPD II mengikuti petunjuk DPP HTI dengan mengacu pada pernyataan sikap dari DPP sesuai yang disampaikan pada konfrensi pers oleh Jubir HTI Sdr. Ismail Yusanto pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 yang berisi :
    • HTI Menolak keras pembubaran yang disampaikan oleh Pemerintah melalui Menkopolhukam tanggal 8 Mei 2017 karena dianggap tidak berdasar, karena HTI adalah Org. legal dan berbadan hokum sehingga mempunyai hak  konstitusi untuk melakukan dakwah.
    • Rencana Pembubaran HTI merupakan bentuk  penghambatan terhadap kegiatan Dakwah.
    • Agenda rutin jelang ramadhan seperti tahun – tahun sebelumnya berupa pawai taaruf / silahtuhrohmi sampai saat ini juga bentuk dibahas.

 

  1. Perkembangan Ormas Yayasan Surya Nuswantara ( YSN ) di Kabupaten Madiun

Perkembangan YSN di Madiun bergerak dibidang Ekonomi , dan rencananya dana akan cair bulan Januari 2018 sebesar Rp. 250 M per DPD untuk itu siapa yang tidak mengerahkan massa akan kehilangan bonus dana tersebut.untuk mewujudkan visi dan misi YSN yaitu :

  • Satukan budaya nusantara dengan budaya YSN
  • Diadakan Pembinaan dari Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten  / Kota dan Pusat
  • Terapakan prinsip Sejahtera lahir dan batin
  • Anggota YSN berdampak dengan kehidupan yang lebih baik
  1. Gugatan PSH – Terate di Pengadilan Negeri Madiun Kota tanggal 17 Mei 2017 , sidang pertama untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan tergugat diharapkan :
  • Sidang mulai pukul 09.00 s/d 11.00 Wib. Di Pengadilan Negeri Madiun Kota Jln. R.A Kartini
  • Tidak ada pengerahan massa warga {SH-Terate dari Cabang di wilayah Mataraaman ( Madiun Kota / Kab, Magetan, Ngawi, Ponorogo
  • Diadakan koordinasi dengan Warga PSH – Terate kabupaten Magetan tentang adanya pengerahan massa karena Massa PSH – terate Magetan merupakan pendukung dari Pengurus PSH – terate Pusat Madiun
  • Dari 7 Cabang PSH-Terate menggugat yaitu kenapa melentik Pengurus dengan ketua Sdr. Taufik yang bukan Warga madiun dan tidak bertempat tinggal di Madiun.

Rekomendasi dari Polres Madiun Kota yaitu :

  1. Mengadakan monitor / pemantauan terhadap perkembangan Organisasi HTI dan YSN di wilayah Madiun dengan berkoordinasi dengan Anggota Kominda, Polres Madiun Kabupaten dan Dinas terkait.
  2. Mengadakan Pengamanan terhadap Sidang Gugagatan di Pengadilan Negeri Madiun Kota dengan berkoordinasi dengan Polres Madiun kabupaten , Magetan, Ponorogo, Ngawi dalam pergerakan Massa Warga PSH – Terate.

 

D.    Kejasaan Negeri Kabupaten Madiun

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sepakat dengan pendapat dari Polres Madiun Kabupaten / Kota terhadap HTI yaitu

  1. Tidak pernah berperan positif terhadap pembanguan
  2. Berbenturan dengan masyarakat sehingga meresahkan masyarakay sehingga dapat membahayakan kesatuan NKRI dengan ideology Pancasilan dan UUD 1945.
  3. HTI menentang keras, untuk mengadakan gugatan terhadapat Pemerintah karena sudah berbadan hokum , terdaftar di Kemenkuham tapi belum terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI.
  4. Saling memberikan informasi tentang perkembangan dan keberadaanya HTI di Wilayah Kabupaten / Kota madiun.

Rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun :

Silakan mengajukan gugatan ke PTUN kita sudah siap untuk melaksanakan karena pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kementerian – kementerian RI terkait dengan keberadaan Ormas HTI

 

II.    KESIMPULAN

    1. Ormas HTI itu adan tapi tidak ada karena sifatnya tidak formal dimana kalau di dekati tidak / bukan anggota , pengurus HTI tapi kegiatannya ada dan kelihatan.
    2. Yayasan Surya Nuswantara ( YSN ) di Kabupaten Madiun sudah terdaftar di Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun, tetapi dalam mengadakan kegiatan harus ada ijin dan rekomendasi oleh fihak berwenang yaitu dari Polres Madiun Kata / Polres Madiun Kabupaten atau Badan Kesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun. Untuk itu kalau tidak ada ijin atau rekomendasi diambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
    3. Sidang Gugatan 7 Cabang PSG-Terate terhadap Pengurusu Majelis Luhur dan Ketua Umum PSH Terate Pusat Madiun akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 09.00 s/d 11. Wib. Di pengadilan Negeri Madiun Kota dengan pengamanan Ketat dari jajaran Polres Madiun kabupaten / Kota dengan bekerjasama dengan Polres Mangetan, Ponorogo dan Ngawi untuk mengetahui pergerakan massa Warga PSH – Terate dalam berjalannya siding teresebut dengan agenda mediasi terhadap tergugat dan penggugat.
    4. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, maka perlu dilaksanakan Study Banding Peran Serta dan Fungsi KOMINDA dalam mensukseskan penyelenggaran Pilkada di Wilayah Kabupaten Madiun untuk bidang deteksi dini permasalahan yang timbul , baik sebelum, pelaksanaan dan Pasca penyelenggaraan Pilkada.